Home / Kabar / Ust. Fahmi Salim MUI Menolak Keras KTP Diisi Penghayatan Kepercayaan

Ust. Fahmi Salim MUI Menolak Keras KTP Diisi Penghayatan Kepercayaan

Up-News – Ust. Fahmi Salim MUI Menolak Keras KTP Diisi Penghayatan Kepercayaan

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghayat aliran kepercayaan masuk dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan dicantumkan dalam kolom kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah partai berbasis Islam. Termasuk juga Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI, Ustaz Fahmi Salim.

Ustaz Fahmi menolak keras jika kolom agama KTP nantinya dimasukkan dalam e-KTP. “Tentang kolom agama diisi dengan aliran kepercayaan kita menolak keras, tidak setuju sebab agama tersendiri, ya aliran kepercayaan sendiri,” ujarnya kepada Republika.co.id, Ahad (19/11).

Baca Juga  Dicatut LBP, Lebih dari 200 Alumni ITB Tegas Menolak Reklamasi

Selain itu, menurut dia, kelompok penghayat kepercayaan itu juga bukan merupakan agama yang terorganisir berdasarkan sumber kitab suci. Karena itu, menurut dia, hal itu tak bisa dibiarkan dan harus ada perbaikan.

Lihat juga  KERAS! Pigai: Diplomasi Abal-abal, Jokowi Tak Bisa Lihat Gajah di Pelupuk Mata

“Jadi ini tidak boleh dibiarkan, putusan MK walaupun dia final dan mengikat tetapi tetap harus ada catatan. Seperti dulu MK mengeluarkan keputusan tentang anak yang lahir di luar pernikahan. Itu kan juga ditentang oleh MUI dan ada perbaikan,” ucapnya.

Baca Juga  Inilah Politikus Jaman Now & Fenomena Alam Ghaib Yang Gemparkan Dunia Maya

Di sisi lain, lanjut dia, yang harus menjadi catatan juga yaitu tentang tafsiran terhadap Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang isinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut dia, yang dimaksud dengan kepercayaan dalam undang-undang itu adalah agama itu sendiri.

Lihat juga  Sri Mulyani Klaim Utang Indonesia Terkecil di Dunia

“Coba lihat tafsir Pasal 29 itu dulu. Nah ini harus didudukkan. Harus dimintai pendapat ahli hukum tata negara dan undang-undang,” katanya.

Baca Juga  Aliran Kepercayaan Muncul di KTP, MUI: Negeri Ini Mundur ke Zaman Batu

Selama ini, tambah dia, aliran kepercayaan di Indonesia sudah masuk dalam Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Karena itu, menurut Fahmi, seharusnya kepercayaan tersebut cukup dijadikan sebagai bagian dari kebudayaan itu saja.

“Kalau masuk Kemenag nanti bagaimana mengurus pernikahannya, mengurus rumah ibadahnya, kemudian pengkuburannya, apakah negara akan membuat aturan-aturan baru lagi. Jadi ini saya kira harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai kontraproduktif terhadap pembangunan bangsa kita,” jelasnya.

republika.co.id, 19/11/2017

Sumber: Sehat Akal Suci Hati
Ust. Fahmi Salim MUI Menolak Keras KTP Diisi Penghayatan Kepercayaan

Lihat juga  Penyandera 1.300 Warga di Papua Menolak Dicap Geng Kriminal Bersenjata
Shares