Home / Kabar / Pemerintah Klaim Tak Naikan Tarif, YLKI: Penyatuan Golongan Listrik Bisa Melambungkan Tagihan & Bebani Konsumen

Pemerintah Klaim Tak Naikan Tarif, YLKI: Penyatuan Golongan Listrik Bisa Melambungkan Tagihan & Bebani Konsumen

Up-News – Pemerintah Klaim Tak Naikan Tarif, YLKI: Penyatuan Golongan Listrik Bisa Melambungkan Tagihan & Bebani Konsumen

PLN Klaim Tak Naikan Tarif, YLKI: Penyatuan Golongan Listrik Bisa Melambungkan Tagihan & Bebani Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia khawatir rencana kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan sistem tarif listrik dengan daya minimal 5.500 voltampere (VA) akan melambungkan tagihan listrik dan membebani konsumen.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, meski Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjamin tarif listrik tak naik, namun masih ada keraguan karena hadirnya sejumlah indikator.

Baca Juga  Utang Kian Menumpuk, Pemerintah Klaim Punya skema pembiayaan kreatif Bangun Infrastruktur

“Konsumen khawatir sistem tarif baru tersebut akan melambungkan tagihan listriknya,” ungkap Tulus dalam keterangan tertulis, Kami(16/11).

Lihat juga  PKS Kirimkan Surat Protes ke Pemerintah AS soal Al Quds

Salah satu indikator yang menimbulkan keraguan ialah terkait formula pemakaian minimal pelanggan. Menurut dia, PLN memang tak menetapkan abonemen dan tak menaikkan tarif dasar listrik per kilowatt hour (kWh), tetapi menerapkan formula baru yakni pemakaian minimal.

“Dari formulasi pemakaian minimal inilah tagihan konsumen berpotensi melambung,” jelasnya.

Dia mencontohkan, pemakaian minimal untuk 1.300 VA adalah 88 kWh (Rp 129.000), sedangkan 5.500 VA pemakaian minimal 220 kWh, atau sekitar Rp 320.800.

Baca Juga  Jokowi: Sekarang Banyak Fenomena Gampang Mengkafirkan Orang

Selain itu, penyederhanaan tarif akan mengakibatkan konsumen listrik berperilaku konsumtif. Dengan, aliran listrik yang loss stroom, penggunaan listrik konsumen berpotensi boros dan tak terkendali.

Menurut dia, hal itu tak sejalan dengan kampanye hemat energi dan hemat listrik yang dilakukan pemerintah.

Lihat juga  The Power of Setya Novanto, “Setnov Dipanggil KPK, Komisionernya yang Diperiksa”

Dari sisi hulu, kebijakan penyederhanaan tarif diduga terjadi karena adanya kelebihan pasokan energi listrik seiring rencana pemerintah membangun pembangkit 35.000 MW. PLN mengalami kelebihan pasokan, sementara ketersediaan listrik harus tetap dibayar dengan ditetapkannya mekanisme take or pay listrik swasta (IPP).

Baca Juga  Alumni ITB Marah dengan Klaim Luhut Soal Reklamasi Jakarta

Upaya meningkatkan penjualan listrik juga berpotensi tidak tercapai mengingat daya beli konsumen yang masih lemah. Faktanya, konsumsi energi listrik di Indonesia masih rendah, rata-rata hanya 630-an kWh per tahun per kapita.

Dia mendesak pemerintah untuk lebih berfokus mempercepat ratio elektrifikasi ke pelosok Indonesia Timur yang masih rendah, dan memperbaiki kualitas listrik dibandingkan melakukan penyederhanaan golongan listrik.[]

Sumber: cnnindonesia.com

Sumber: Sehat Akal Suci Hati
Pemerintah Klaim Tak Naikan Tarif, YLKI: Penyatuan Golongan Listrik Bisa Melambungkan Tagihan & Bebani Konsumen

Lihat juga  PDIP-PKS di Jabar Bisa Hasilkan Koalisi Nasionalis-Religius
Shares