Home / News / Yusril: Perppu Ormas Melebihi Penjajahan Belanda dan Orba

Yusril: Perppu Ormas Melebihi Penjajahan Belanda dan Orba

Up-News – Yusril: Perppu Ormas Melebihi Penjajahan Belanda dan Orba

Yusril Ihza Mahendra
BANGKITPOS.COM, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas tak perlu disetujui DPR. Alasannya, aturan sanksi dalam perppu tersebut dinilai melebihi aturan Orde Baru bahkan penjajahan Belanda.

“Soal sanksi, partai politik melakukan kejahatan, yang dihukum pimpinannya. Partai Komunis Hindia yang ditangkap Muso. Masyumi dibubarin tak ada satu pun. Ini dalam Perppu Ormas yang ditangkap bukan saja pengurus tapi juga anggota. Sanksi seumur hidup, paling ringan 5 tahun, penjajah Belanda saja, Orde Baru saja tak pernah seperti ini,” kata Yusril di gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.
Gelombang Penolakan Perppu Ormas 2/2017 Semakin Deras Mengalir
Perppu Ormas Mendapat Penolakan dari Banyak Tokoh
Tokoh Islam Sebut ‘Sekali Anggota DPR RI Setuju Perppu Ormas, Akan Mendapat Aliran Dosa Selama Perppu Diterapkan
Dalam RDPU DPR, Ormas Islam dan Pakar Hukum Beberkan Borok Perppu Ormas
Argumen Jokowi Soal Perppu Ormas Seperti Tindakan Premanisme
Bahas Perppu 2/2017, Perwakilan Ormas Banten Singgung soal Dosa
Bahas Perppu Ormas di DPR, HTI Ungkap Kontribusinya Selama 25 Tahun
Lihat juga  Dibela Lembaga HAM, Polisi Muslimah Belanda Ini Kini Boleh Berjilbab

Ia menyarankan agar DPR menolak Perppu Ormas. Yusril meminta, pemerintah lebih baik mengajukan revisi UU Ormas. Apalagi secara substansial formil maupun materil, perppu ini dianggap bertentangan dengan konstitusi. Secara formil, kegentingan memaksa dianggap tak cukup. “Kegentingan memaksa, cukup lama tak ada tafsiran resmi terhadap frasa kegentingan memaksa,” ujarnya menambahkan.

Rapat dengan Komisi II DPR, Sejumlah Ormas Tolak Perppu Ormas
Ormas-ormas Ini Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas
Ketika Muhammadiyah dan NU berseberangan di Perppu Ormas
Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas, Ini Alasannya
Muhammadiyah Tolak Perppu Ormas Karena Tidak Relevan
Cak Nur: Tidak Ada Alasan Bagi DPR Maupun MK Meloloskan Perppu Ormas

Lihat juga  Kaesang Gak Anggap Pidato Provokatif Victor "Ndeso" ?

Yusril menceritakan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar diputarkan video kongres khilafah di Senayan yang berlangsung pada 15 Juni 2013. Ternyata acara tersebut telah mendapatkan izin. Bahkan pejabat negara seperti kapolri pun hadir.

Perppu Ormas, DPR: Siapa Berhak Hakimi Anti Pancasila?
Sepakat Dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Yusril Nilai Perppu Ormas Memberangus Demokrasi
PP Muhammadiyah: Perppu Ormas Tak Punya Dasar Hukum Kuat
Perwakilan Muhammadiyah Minta DPR Tidak Mengesahkan Perppu Ormas
Muhammadiyah Tetap Tolak Perppu Ormas, NU Menerima

Lihat juga  Nikahi Pengungsi Rohingya, Pemuda Bangladesh jadi Buronan Polisi

“Kalau hal ihwal kegentingan memaksa, tiga tahun baru dikeluarkan perppu. Kita tanya waktu diambil video presidennya SBY. Sekarang Jokowi. Pernah tidak Jokowi memanggil HTI? Jadi kegentingannya di mana?” kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut.

Menurutnya, selama reformasi selalu ditekankan check and balances supaya tak ada presiden absolut. Sehingga pengangkatan duta besar pun harus atas izin DPR. “Dulu ormas dianggap bertentangan dengan Pancasila bisa dibawa dan didebat di pengadilan. Sekarang kewenangan pengadilan tak ada. Mau gugat ke MK sudah tak ada legal standing, mereka sudah dibubarkan,” kata Yusril. [viva]

Sumber: Bangkit Pos
Yusril: Perppu Ormas Melebihi Penjajahan Belanda dan Orba