Home / News / Wakil Ketua MUI Sebut UU Ormas Bisa Picu Konflik

Wakil Ketua MUI Sebut UU Ormas Bisa Picu Konflik

Up-News – Wakil Ketua MUI Sebut UU Ormas Bisa Picu Konflik

JAKARTA—Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat memicu konflik.

“Di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi kerawanan yang setiap saat dapat memicu konflik, baik konflik horizontal antarmasyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah,” kata Zainut di Jakarta, Senin (30/10/2017).

MUI menurut Zainut mencermati dengan saksama bahwa sejak penerbitan perpu itu sampai dengan pengesahan menjadi UU, telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang sangat tajam. Hal tersebut memang di sisi lain menunjukkan adanya ruang demokrasi yang terbuka lebar dan tumbuh di tengah masyarakat.

Lihat juga  Kepala Staf Angkatan Darat Siap Turun Selesaikan Konflik Papua Jika Ada Amanat Undang-Undang

Oleh karena itu, MUI mengimbau agar DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo secara arif dan bijaksana merespons aspirasi masyarakat untuk mengkaji kembali secara serius, mendalam dan sungguh-sungguh perpu tersebut.

Kajian ulang itu termasuk merespons usulan revisi terhadap undang-undang yang mengatur ormas yang baru saja disahkan tersebut, untuk lebih disempurnakan dan disesuaikan dengan semangat demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Related Posts

Kendati demikian, Zainut menegaskan bahwa MUI menghormati keputusan DPR RI yang telah menyetujui pengesahan Perpu No. 2/2017 menjadi undang-undang.

Lihat juga  Risalah Sidang MK: “Kegentingan Akibat Perppu Ormas”

Hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bagi pihak yang mengajukan gugatan uji materi terhadap regulasi ormas ke Mahkamah Konstitusi, dia mengatakan bahwa MUI menghormati hal tersebut. Upaya itu merupakan langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi karena merupakan bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan konstitusi.

MUI mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap memelihara kerukunan, mengedepankan semangat toleransi dan saling menghormati dalam setiap perbedaan pendapat.

Lihat juga  Musyawarah Nasional Forum Lingkar Pena (FLP) ke-4, Pilih Afifah Afra Sebagai Ketua Umum

“Agar tidak melakukan tindakan provokatif dan mempertentangkan perbedaan pendapat masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan, salah paham, dan fitnah sehingga kehidupan masyatakat tetap aman damai dan kondusif,” katanya. []

Sumber: Antara.

Sumber: Islampos
Wakil Ketua MUI Sebut UU Ormas Bisa Picu Konflik