Home / News / Sikap Dewan Pimpinan MUI Terhadap PERPPU NO.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ormas

Sikap Dewan Pimpinan MUI Terhadap PERPPU NO.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ormas

Up-News – Sikap Dewan Pimpinan MUI Terhadap PERPPU NO.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ormas

Jakarta (gemaislam) – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) mencermati sungguh-sungguh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sejak proses penerbitannya dan penerapannya serta berbagai dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan yang mengiringinya. Seperti dikutip pada lama MUI (24/10), DP MUI memperhatikan secara serius berbagai tanggapan dan pendapat berbagai kalangan serta dampak penerapan Perppu tersebut dalam kehidupan nasional.
Untuk itu secara umum DP MUI terkait mensikapi dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan adalah sebagai berikut :
1. MUI meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
merupakan bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia dalam ikhtiar mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di atas wilayah Nusantara.
2. Bagi MUI, kesepakatan seluruh komponen bangsa, termasuk umat beragama untuk
mendirikan NKRI yang berdasarkan Pancasila pada 17 Agustus 1945 merupakan tanggung
jawab keagamaan sekaligus tanggung jawab kebangsaan dengan tujuan untuk menjamin agar setiap umat beragama dapat menunaikan ibadah agamanya secara bebas dan leluasa serta dapat diwujudkannya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa.
3. Bahwa perjuangan dan pengorbanan umat Islam agar NKRI tetap tegak sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini serta partisipasi aktif umat Islam dalam pembangunan merupakan salah satu wujud pelaksanaan keimanan dan kecintaan umat Islam terhadap tanah air (hubbul wathan minal iman).
4. Menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam lainnya serta seluruh komponen bangsa lainnya lainnya untuk menjaga dan melindungi umat dan bangsa dan negara. Di sisi lain, juga menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjaga umat dan bangsa.
5. Tugas dan tanggung jawab negara juga untuk menciptakan rasa aman, damai, adil, dan
perlakuan yang sama untuk semua umat beragama. Demikian pula menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antara negara dengan umat beragama dan antarumat beragama, termasuk menegakkan hukum yang terkait hak dan kewajiban umat beragama.
6. MUI berkeyakinan bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk menjaga dan
melindungi eksistensi NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian pula menjadi
tugas dan tanggung jawab seluruh organisasi keagamaan dan umat beragama untuk menjaga 2 dan melindungi eksistensi NKRI dan Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri negara pada 17 Agustus 1945 yang lalu.
7. MUI mengingatkan negara untuk mampu memberikan jaminan terlaksananya hak kebebasan berpendapat dan berserikat oleh setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi negara dan bangsa, pemerintah harus melakukannya dengan mengacu kepada konstitusi, hukum, demokrasi dan menjunjung tinggi HAM.
Atas dasar keyakinan yang demikian, terkait dengan penerbitan dan penerapan Perppu
Nomor 2 Tahun 2017 ini, Dewan Pimpinan MUI menyampaikan sikap sebagai berikut.
1. MUI dapat memahami kebijakan Presiden RI yang menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena hal tersebut merupakan kewenangan konstitusional seorang Presiden RI sebagaimana diatur dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.
2. MUI berpesan agar penerapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, melalui pertimbangan yang sangat matang dan komprehensif, serta menghindarkan diri dari timbulnya keresahan dan kegaduhan yang luas di kalangan masyarakat.
3. MUI menyerahkan masa depan dan status Perppu Nomor 2 Tahun 2017 kepada mekanisme politik dan hukum yang telah disediakan oleh konstitusi dan hukum, yakni:
a. mempersilakan DPR-RI untuk membahas dan mengambil putusan apakah menerima atau menolak Perppu ini;
b. menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan para pemohon yang melakukan pengujian terhadap Perppu ini.
4. Terkait dengan hal di atas, MUI menekankan pentingnya DPR-RI dan MK-RI untuk
memutuskan hal ini dengan penuh kehati-hatian, pertimbangan yang matang, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Selain itu, DPR-RI dan MK-RI mengacu kepada kepentingan bangsa dan negara, kepentingan dan aspirasi umat beragama, serta berdasarkan pada konstitusi, HAM, dan demokrasi.
5. Semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah kepada seluruh pemimpin dan rakyat
Indonesia, melindungi tumpah darah Indonesia, dan menjaga seluruh umat beragama. (MCA-iz)

Sumber: Gema Islam
Sikap Dewan Pimpinan MUI Terhadap PERPPU NO.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ormas