Home / News / Sepakat Dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sepakat Dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Up-News – Sepakat Dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto
BANGKITPOS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. PAN sepakat dengan pandangan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perppu Ormas.

Tokoh Islam Sebut ‘Sekali Anggota DPR RI Setuju Perppu Ormas, Akan Mendapat Aliran Dosa Selama Perppu Diterapkan
Dalam RDPU DPR, Ormas Islam dan Pakar Hukum Beberkan Borok Perppu Ormas
Argumen Jokowi Soal Perppu Ormas Seperti Tindakan Premanisme
Bahas Perppu 2/2017, Perwakilan Ormas Banten Singgung soal Dosa
Bahas Perppu Ormas di DPR, HTI Ungkap Kontribusinya Selama 25 Tahun

Lihat juga  Ini Proyek Jokowi Yang Akan Dibiayai Dari Dana Haji Rp 99,34 Triliun

“Kalau kita dari awal kan sudah menolak. Sudah kita kaji dari awal. Keterangan Pak Yusril, Dr Irman, Refli Harun, semakin membuat mantap. Sungguh luar biasa memberikan pencerahan kepada kami,” kata Yandri saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Yandri menyebut UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup komprehensif karena memiliki mekanisme pembubaran ormas sesuai prosedur hukum. Untuk itu, ia sepakat agar mekanisme dan prosedur pembubaran ormas dalam UU Ormas dipertahankan.

Rapat dengan Komisi II DPR, Sejumlah Ormas Tolak Perppu Ormas
Ormas-ormas Ini Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas
Ketika Muhammadiyah dan NU berseberangan di Perppu Ormas
Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas, Ini Alasannya
Yusril: Perppu Ormas Jelas Menabrak Konstitusi
Muhammadiyah Tolak Perppu Ormas Karena Tidak Relevan
Cak Nur: Tidak Ada Alasan Bagi DPR Maupun MK Meloloskan Perppu Ormas

Lihat juga  Rezim Assad Hancurkan Permukiman Warga dengan Bom Barrel

“Kalau ada yang melanggar Pancasila diperingatkan tertulis, dihentikan kegiatannya, dibekukan sementara. Pengadilan mengadili, dibubarkan juga bisa, dihukum juga bisa. Jadi sudah cukup,” jelasnya.

Menurut Yandri seharusnya pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam mengelola ormasyang ada di Indonesia.

Perppu Ormas, DPR: Siapa Berhak Hakimi Anti Pancasila?
Yusril Nilai Perppu Ormas Memberangus Demokrasi
PP Muhammadiyah: Perppu Ormas Tak Punya Dasar Hukum Kuat
Perwakilan Muhammadiyah Minta DPR Tidak Mengesahkan Perppu Ormas
Muhammadiyah Tetap Tolak Perppu Ormas, NU Menerima

“Kenapa mereka radikal? Apakah negara sudah hadir atau belum. Apakah mereka disapa? Apakah mereka diberdayakan atau belum. Itu kan pertanyaan kepada pemerintah. Jadi jangan langsung disalahkan kepada ormasnya,” tutupnya.

Lihat juga  SUKSES Bebaskan Sandera OPM, Panglima TNI: 5 Perwira TOLAK Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Dalam RDPU Komisi II DPR, Yusril menyampaikan pokok-pokok pikiran dan masukannya kmengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yusril mengatakan, yang menjadi persoalan adalah apakah cukup tentang hal ikhwal kegentingan memaksa, yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

“Saya menyarankan supaya Perppu ini ditolak saja, dan pemerintah sebaiknya mengajukan RUU atau DPR mengajukan RUU, hanya untuk memangkas kewenangan dari pengadilan. Dan sebaiknya memperjelas tentang maksud dari paham yang bertentangan dengan Pancasila supaya tidak menimbulkan multi tafsir dan kesewenang-wenangan di kemudian hari,” kata Yusril. [ts] Sumber: Bangkit Pos
Sepakat Dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas