Home / Kabar / Proyek Gedung DPR Rp 5,7 Triliun Disetujui

Proyek Gedung DPR Rp 5,7 Triliun Disetujui

Up-News – Proyek Gedung DPR Rp 5,7 Triliun Disetujui

DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU APBN 2018 menjadi UU APBN, salah satu yang dimuat dalam Undang-undang itu adalah paket anggaran untuk penataan kompleks parlemen atau yang selama ini hanya dikenal dengan gedung baru DPR.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan jumlah total anggaran yang disepakati dalam paripurna itu tidak berubah dari perencanaan semula di Banggar yaitu sebesar Rp 5,7 tiliun. Anggaran ini untuk beragam proyek pembangunan di DPR.

“Iya Rp 5,7 Triliun itu ya totalnya, salah satunya pembangunan gedung, cuma kalau di Banggar hanya bicara besarannya saja yang diusulkan. Sebab yang disebut dengan RAPBN itu dibuat oleh pemerintah. Tugas DPR memberikan persetujuan, membahas dan memberikan persetujuan,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Baca Juga  DPR Harus Tolak Perppu Ormas !

Khusus untuk pembangunan gedung baru DPR, Jazilul menyampaikan nominal anggarannya juga tak ada perubahan dari yang telah dihitung dan diusulkan oleh Kesetjenan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, yaitu sekitar Rp 601 miliar.

Lihat juga  Pemerintah DKI Jakarta Mendapatkan Dana Tambahan Rp 77 Triliun dari Proyek Reklamasi.

Setelah diketok dan menjadi UU APBN, pelaksanaan pembangunan akan dikerjakan oleh Kementerian PU. “Kalau enggak salah itu sekitar Rp 500-600 miliar. Pelaksananaannya kemungkinan PU. Kalau yang mengajukan itu satkernya setjen dengan BURT ya,” tuturnya.

Lebih lanjut, apa yang telah disahkan dalam pembahasan tingkat II di paripurna itu akan dicatatkan dalam berita negara dan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bisa keluar pada awal tahun depan.

Baca Juga  Perppu untuk perkuat UU 17 th 2013; DPR: “Jangan sampai ada persepsi memperkuat pemerintah sendiri,”

“Sudah keputusan DPR diputuskan di paripurna tadi. Atas nama DPR dan kemudian dicatatkan di berita negara. Nanti teknisnya melalui Perppres. Dipanya nanti 1 Januari keluar,” ucap politikus PKB tersebut.

Jazilul menjelaskan pembangunan gedung pun tidak akan memakai sistem multiyears. Maka itu ia meminta agar publik turut serta dalam memantau dan mengawasi proyek revitalisasi gedung DPR tersebut.

Lihat juga  Tablig Akbar di Cilincing, Felix Siauw: Enggak Ada Tanda Tangan

“Memang gedung ini pembangunannya besok harus diawasi dipantau karena setahu kami enggak multiyears. Jadi,langsung aja. Kalau besok bangunnya kurang, ya dimintakan lagi. Tidak ditetapkan sebagai multiyears,” jelasnya

Baca Juga  Kader PDIP Penghina Habib Rizieq Tewas Mengenaskan, Apakah Efek Mubahallah?

“Kalau multiyears lebih bagus sebenarnya. Cuma draf yang dibuat sesuai kebutuan. Sesuai kebutuhan tahun ini apa, dibangun itu. Kalau multiyears, semua dirancang di depan, anggarannya berapa sesuai itu yang dimasukkan,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, proyek bernama penataan kawasan parlemen ini sudah bergulir sejak tahun 2015, dengan 7 proyek. Presiden hampir menyetujui pada tahun lalu, namun ternyata minta ditunda. Usulan itu muncul lagi dalam RAPBN 2017 namun hanya untuk gedung ruang kerja dan alun-alun demokrasi.

Tahun 2017, DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) lalu mengusulkan lagi di RAPBN 2018 untuk gedung baru DPR. Angkanya Rp 5,7 triliun dari anggaran yang diajukan 7,2 triliun.

Lihat juga  Ini Proyek Jokowi Yang Akan Dibiayai Dari Dana Haji Rp 99,34 Triliun

Sumber: https://kumparan.com/muhamad-iqbal/proyek-gedung-dpr-rp-5-7-triliun-disetujui#AqHYSeIvmHl2CGXJ.99

Sumber: Sehat Akal Suci Hati
Proyek Gedung DPR Rp 5,7 Triliun Disetujui

Shares