Home / News / Presidium Alumni 212 : Inna Lillahi … Perppu Ormas Disahkan Jadi UU oleh DPR

Presidium Alumni 212 : Inna Lillahi … Perppu Ormas Disahkan Jadi UU oleh DPR

Up-News – Presidium Alumni 212 : Inna Lillahi … Perppu Ormas Disahkan Jadi UU oleh DPR

Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif pun mengumumkan hal itu kepada massa yang berdemo.Pantauan di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017) pukul 16.22 WIB, Slamet naik ke atas mobil komando. Dia langsung mengambil mikrofon dan memberi tahu massa bahwa Perppu Ormas telah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang.

Lihat juga  Saktinya Papa, Ketua KPK Agus Rahardjo jadi tersangka?

“Perlu kami sampaikan bahwa paripurna tentang perppu sudah ketuk palu,” ujar Slamet kepada massa. Dia menjelaskan kepada massa bahwa Perppu Ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.

“Maka dengan mengucap innalillahi wainna ilaihi roji’un ternyata DPR terima Perppu Nomor 2,” ujarnya. Slamet mengaku akan masuk ke gedung DPR/MPR untuk membacakan pernyataan dari Presidium Alumni 212.

Perppu No 2 Tahun 2017 diketahui mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang menuai banyak pertentangan.

Lihat juga  Ngototnya Reklamasi, Jadi Teringat Omongan Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tak Bisa Jadi Presiden

Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar perppu itu, yakni Hizbul Tahrir Indonesia . Perppu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh HTI dalam rangka judicial review. Selain itu, HTI melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas. [www.tribunislam.com]

Sumber : eramuslim.com


Follow @TribunIslam

Sebarkan…
Sumber: Tribun Islam
Presidium Alumni 212 : Inna Lillahi … Perppu Ormas Disahkan Jadi UU oleh DPR