Home / News / Nasib Sertifikasi Halal MUI Pasca Diresmikannya BPJPH Oleh Pemerintah

Nasib Sertifikasi Halal MUI Pasca Diresmikannya BPJPH Oleh Pemerintah

Up-News – Nasib Sertifikasi Halal MUI Pasca Diresmikannya BPJPH Oleh Pemerintah

Jakarta (gemaislam) – Diresmikannya BPJPH oleh pemerintah tidak serta merta meninggalkan kewenangan LP POM MUI. Terkait peran strategis yang ada pada MUI ada beberapa hal diantaranya pertama harus ada keputusan MUI produk halal melalui fatwa Halal dari MUI. Kedua, MUI tidak bekerja sendiri mengingat banyaknya produk yang perlu disertifikasi sehingga bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal ( LPH), LPH harus ada rekomendasi dan keputusan dari MUI terlebih dahulu. Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal ini harus mendapatkan persetujuan MUI. Hal ini senada dengan keinginan pemerintah yang baru saja meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketua Bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlawi membantah adanya resistensi MUI terkait berdirinya BPJPH. Sebaliknya, Masduki menyambut baik diresmikannya BPJPH.

“Tidak ada resistensi. MUI masih dipercaya Pemerintah dalam hal yang justru menjadi titik point substansi. Missal penetapan halal. Itu menjadi point penting dalam industri halal,” terang Masduki dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional, Jakarta, Jumat (13/10).

Lihat juga  Utang Kian Menumpuk, Pemerintah Klaim Punya skema pembiayaan kreatif Bangun Infrastruktur

Menurut Masduki yang juga Wasekjen PBNU, adalah benar bahwa UU 33/2014 mengamanatkan bahwa  jaminan produk halal juga ke depan tidak lagi hanya dilakukan oleh MUI. Tugas itu juga bisa dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar MUI yang sudah memenuhi syarat. Namun demikian, auditor LPH harus dilatih oleh MUI.

“Minimal ada 3 auditor yang akan dilatih dan disertifikasi MUI. Sehingga tidak ada persoalan seperti disebutkan di masyarakat dan media sosial soal resistensi MUI,” ujar Masduki.

“Tidak ada persoalan yang terkait keberatan (MUI) yang selama ini dikeluhkan,” imbuhnya.

Masduki menegaskan bahwa Negara memberikan kepercayaan penuh kepada hal-hal yang memang menjadi otoritas ulama. Hal ini salah satunya terlihat dalam konteks jaminan produk halal yang penetapannya diberikan kepada MUI karena itu memang menjadi otoritas ulama.

Lihat juga  Lembaga HAM: Myanmar Harus Pastikan Muslim Rohingya Kembali dengan Aman dan Bermartabat

Dikatakan Masduki, ketika UU 33/2014  dijalankan, maka secara administratif, peran itu dijalankan oleh  BPJPH. Sedang secara strategis, peran itu dipegang oleh MUI. “Alhamdulillah, ada semacam purifikasi di Negara ini untuk menjamin penduduknya makan makanan yang halal,” tandasnya.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki mengatakan UU 33/2014 dikeluarkan bersama DPR.  UU tersebut lahir untuk memberikan jaminan produk halal yang menjadi konsumsi  masyarakat muslim  ini terlindungi dengan baik. Untuk itu, Pemerintah melakukan sertifikasi halal karena itu merupakan mandat UU.

Menurut Mastuki, seiring peresmian BPJPH, Kementerian Agama saat ini sedang menata kelembagaan dan menyiapkan regulasi yang menjadi turunan dari UU 33/2014. Mastuki memastikan sinergi dengan MUI dan LPH serta  kementerian dan lembaga terkait akan semakin optimal. (MCA-iz)

Sumber: Gema Islam
Nasib Sertifikasi Halal MUI Pasca Diresmikannya BPJPH Oleh Pemerintah

Lihat juga  Tak Terima Dianggap Makan dan Tidur, Anggota TNI di Perbatasan Kirim Pesan Tegas untuk Brimob
Shares