Home / Kabar / Nasib Perppu Ormas di Tangan Para Pelayan Kekuasaan

Nasib Perppu Ormas di Tangan Para Pelayan Kekuasaan

Up-News – Nasib Perppu Ormas di Tangan Para Pelayan Kekuasaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah masuk ke Senayan. Tugas anggota DPR menentukan, apakah aturan itu bisa diterima atau tidak, dikembalikan ke presiden atau diloloskan menjadi undang-undang.

Tetapi percayalah, hasilnya mudah ditebak. Gedung rakyat saat ini lebih banyak diisi oleh wakil dari penguasa, sehingga aspirasi rakyat sudah tidak terlalu diangap di sana. Slogan mereka telah berganti menjadi, “Suara Parlemen Suara Penguasa”.

Rezim pemerintahan saat ini memang sudah menuju ke arah kediktatoran. Seperti rezim Ode Baru dulu. Penguasa bertindak sewenang-wenang demi melanggengkan kekuasaan. Menangkapi para pengkritik, menuduh mereka akan berbuat makar tanpa bukti yang jelas, melakukan kriminalisasi terhadap oposisi, menyadap lawan-lawan politik, membuat aturan yang menguntungkan meski melanggar konstitusi seperti aturan presidential threshold di UU Pemilu, hingga membuat keputusan yang bisa membubarkan ormas secara sepihak, tanpa melalui sidang pengadilan.

Sementara, parlemen yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang, pembela rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa, malah menjadi pengikut pemerintah. Sama pula seperti rezim Orde Baru dulu, anggota DPR tak lebih dari kumpulan pelayan penguasa, menjadi tukang stempel setiap keputusan pemerintah. Mereka lebih patuh terhadap presiden yang membagi-bagi kue kekuasaan di kabinet menteri, daripada konstituen yang telah menaruh harapan besar saat memilih mereka sebagai wakil di legislatif.
Baca juga Pertarungan Calon Nahkoda di Beranda Terdepan Indonesia Bakal Sengit

Lihat juga  Kumdang MUI: Viktor Sudah Sangat Layak Jadi Tersangka

Baca Juga  Tere Liye: Pemerintah Tidak Adil Terhadap Profesi Penulis Karena Dikenakan Pajak Lebih Tinggi

UU Pemilu contohnya. UU yang masih memuat syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional, meski pemilu nanti sudah dilaksanakan secara serentak. Syarat ini tidak hanya sudah di luar nalar, tetapi juga dinilai oleh banyak pihak, termasuk akademisi dan para pemerhati pemilu, sebagai aturan yang mengangkangi konstitusi, lantaran mengebiri hak partai politik untuk mengusung kandidat presiden di kontestasi demokrasi.

Lalu juga ada panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena banyak anggota DPR yang dibidik akibat terlibat skandal bancakan uang rakyat Rp2,3 triliun di kasus proyek pengadaan KTP elektronik, wakil rakyat berupaya mengembosi lembaga antirasuah. Itu semua demi menyelamatkan rekan, orang-orang di lingkaran kekuasaan, termasuk pimpinan dewan.

Lihat juga  CATATAN KRITIS Praktisi Pertambangan: Holding Pinjem Tangan 3 BUMN untuk FREEPORT

Baca Juga  Ketua MPR Khawatir Pasal Karet Perppu Ormas

Pemerintah tak bereaksi sedikitpun terhadap pelemahan ini. Menjadi bukti bahwa penguasa merestui, jika tidak ingin disebut berada di belakang wakil rakyat yang bersikeras menggulirkan pansus, meski masa tugas mereka sudah berakhir.

Sama seperti pada UU Pemilu, hanya empat fraksi yang bersuara lantang menyerukan penentangan. Partai Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN. Pada pembahasan Perppu Ormas nanti, bisa dipastikan hanya keempat fraksi ini pula yang bakal menolak. Sayangnya, mereka selalu kalah suara karena oposisi kini menjadi minoritas di parlemen. Karena fraksi lainnya adalah dayang-dayang pemerintah, yang akan mati-matian mengawal kepentingan penguasa. Itulah sebabnya, pembahasan Perppu Ormas ini sudah bisa hasilnya.
Baca juga AHY dan “Kode Keras” dari Jusuf Kalla

Ada baiknya nanti fraksi-fraksi oposisi mencari siasat lain dalam melakukan perlawanan akan kesewenang-wenangan penguasa melalui partai politik pendukungnya. Akan percuma bersuara lantang, jika ujung-ujungnya bakal walk out juga, karena kalah suara. Hasilnya tetap saja kemenangan bagi penguasa. Salah satu cara mungkin menerima perppu, tetapi harus dengan catatan perbaikan.

Lihat juga  Tangkal Radikalisme KH Ma’ruf Amin: “Para pelajar lulusan pendidikan luar negeri sebaiknya dikarantina dulu”

Baca Juga  Bentrok Ormas di Karawang, Polisi Amankan 14 Orang Ormas GMBI, NKRI, Gibas Cintai Damai

Bisa saja nanti pembubaran tetap harus lewat jalur persidangan, meski waktu penanganannya dipersingkat. Toh, dalih utama perppu ini lahir juga karena pada UU lama, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pembubaran sebuah ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, memakan waktu yang sangat lama. Tinggal dipersingkat saja, hilangkan misalnya salah satu sanksi awal berupa peringatan, atau bisa saja jika dianggap anti-Pancasila langsung dibawa ke pengadilan.

Substansi yang tak boleh hilang di sini adalah kesempatan ormas itu untuk membela diri. Mereka juga punya hak untuk mendapat peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). Karena Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, bukan negeri diktator yang membungkam rakyat dengan cara-cara tirani dan bertangan besi.

Oleh – Muhammad Fatih
(pi)

Sumber: Sehat Akal Suci Hati
Nasib Perppu Ormas di Tangan Para Pelayan Kekuasaan