Home / News / Meikarta Dalam Pandangan Islam !

Meikarta Dalam Pandangan Islam !

Up-News – Meikarta Dalam Pandangan Islam !


Taman Meikarta


Proyek Meikarta
Oleh: Despry Nur Annisa Ahmad

Mediaoposisi.com-Meikarta merupakan sebuah proyek pengembangan kota baru yang diprakarsai oleh Lippo Group dengan peruntukannya sebagai kawasan permukiman sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 
Luas total pengembangannya 2200 Ha, namun tahap I yang progresif saat ini adalah pengembangan 500 Ha. Investasi yang disiapkan mencapai Rp 278 triliun. Sejak lima bulan ditawarkannya, sudah terdapat 130 orang yang tercatat sebagai pembeli. 
Tidak hanya itu, media internasional juga ikut turun tangan dalam menurunkan berita Meikarta. Nasdaq, Reuters UK, Dow Jones. Mereka menyoroti Meikarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru skala internasional.
Infrastruktur luar biasa yang akan dibangun di kota ini, diantaranya 200 gedung pencakar langit yang mempunyai tinggi lantai dari 35-46 tingkat yang sedang dibangun secara serentak, 400 ribu unit rumah dengan harga mulai dari 400 jutaan dengan harga tanah 12,5 juta/m2, 7 pusat perbelanjaan bertaraf internasional, rumah sakit Internasional, pusat keuangan Internasional, 10 hotel Internasional berbintang lima, Perpustakaan Nasional, opera theatre and art centre, 10 SD Internasional dan Sekolah Nasional plus, serta 5 SMP, SMA Nasional, dan Internasional. 
Dan kesemuanya ini dapat menampung sekitar 2 juta penduduk baru yang akan siap huni pada bulan Desember 2018 mendatang. (CNN Indonesia, 4/5/2017).
Meikarta
Menelaah legalitas kedudukannya dalam perspektif keilmuan planologi, bisa kita lihat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan RT RW Kabupaten Bekasi 2011-2031. 
Hasil analisis yang telah dilakukan oleh Khairul Rizal (seorang pemerhati perencanaan, admin blog rumahpangripta.org, mahasiswa doktoral di UCL, UK) menyatakan bahwa:
 1. Pada tingkat RTRW provinsi, lokasi rencana pembangunan Meikarta ternyata sesuai dengan RTRW provinsi yang berlaku, baik secara pola dan struktur ruang (lihat gambar 1). 
Lokasi pembangunan Meikarta berada dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Bekasi-Cikampek, sehingga harus melalui administrasi perizinan Pemprov Jawa Barat.  
Arahan RT RW Jawa Barat untuk KSP ini adalah masih normatif, yaitu perlu sinergitas infrastruktur, sinergitas pembangunan antar-daerah, dan perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan lahan basah. Faktanya adalah lokasi pembangunan masih berada dalam satu daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bekasi.  
Fakta lainnya adalah kawasan lahan basah dan lindung jauh dari lokasi pembangunan.  Jika mengacu ke peta pada gambar 2, Meikarta jelas dikelilingi oleh kawasan permukiman (oranye) dan industri (merah muda), jauh dari zona berwana hijau. Namun demikian, sinergi infrastruktur harus tetap diperhatikan. 
Inilah yang harus ditekankan dalam perizinan nantinya. Namun, ini bukan bentuk pelanggaran tata ruang, sehingga kurang layak jika dihambat atau ditahan perizinannya.  Sebaliknya, arahan RTRW ini justru untuk mendorong peran pemprov dalam mengkoordinir penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut.
Gambar 1. RT RW Provinsi Jawa Barat
2. Potensi terjadi ketidaksesuaian justru berada di RTRW Kabupaten Bekasi. Peta RT RW mengalokasikan hanya sebagian kawasan untuk permukiman, sementara sebagian lainnya diperuntukan bagi industri. 
Ada argumen yang mengatakan bahwa beban kawasan permukiman lebih ringan dibandingkan beban kawasan industri, sehingga peralihan dari kawasan industri menjadi kawasan permukiman lebih bisa ditolerir dibandingkan peralihan dari kawasan hutan atau pertanian menjadi kawasan permukiman, apalagi industri.  
Namun, terlepas dari apa yang diargumenkan, secara faktual peralihan ini sudah tidak sesuai dengan RTRW. Perlu dicatat bahwa ketidaksesuaian ini masih potensi sifatnya, belum aktual.  
Gambar 2. RT RW Kabupaten Bekasi
Berdasarkan pendapat Bapak Khairul Rizal ini, disimpulkan bahwa Meikarta sejauh ini belum melanggar aturan tata ruang provinsi dan kabupaten. Kemudian pendapat lain dari Kasus Meikarta juga datang dari Pak Lutfi Muta’ali (Dosen Geografi Pembangunan UGM). 
Beliau menyatakan bahwa Meikarta adalah pertarungan gengsi yang complicated. Menurut beliau, politik sulit dicari jawabannya. 
Sehingga pendapat beliau hanya fokus membahas topik tata ruang. Menurut Pak Lutfi, dalam skala regional (Provinsi/Kabupaten), Jika Meikarta hanya membangun perumahan dan apartemen “mungkin” tidak merubah fungsi kawasan, tapi dalam skala mikro (RDTR) pasti berubah.
Mustahil dengan perencanaan yang besar tersebut Meikarta tidak berdampak pada perubahan fungsi kawasan, sehingga bisa dipastikan Meikarta berdampak pada perubahan tata ruang. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika terjadi revisi RTRW pada berbagai tingkatan skala, maka butuh waktu, tenaga, energi, biaya, dan sumberdaya lainnya yang tidak sedikit apalagi jika terkait dengan kelembagaan dan anggaran pemerintah.
Terkait progres, pembangunan Meikarta sejauh ini sudah memperoleh izin dari Pemkab Bekasi. Dua hari setelah rapat paripurna mengesahkan rancangan RDTR, Lippo Cikarang mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 ha dari pengajuan awalnya 140 ha. 
Izin itu untuk pembangunan komersial area apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran yang terletak di Desa Cibatu, Cikarang Selatan (KataData, 10/07/2017). 
Mengenai perolehan izin ini, Pak Bernardus Djonoputro (Vice President Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia) berpendapat bahwa IPPT seharusnya tak dikeluarkan sebelum RDTR selesai dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 
Hal ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
Pasal 10 huruf f UU itu menyatakan perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metroplitan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur. Jadi, “IIPT seharusnya menunggu selesainya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat,” kata Pak Bernardus.
Lebih lanjut terkait perizinan, dokumen AMDAL dan IMB proyek Meikarta ini belum terbit dan yang menjadi kontroversial adalah masifnya pemasaran sebelum perizinan diterbitkan. Inilah yang menjadi penyakit utama negeri ini dalam dunia pembangunan, promosi gencar tapi perizinan belum ada.  
Berdasarkan pemaparan fakta diatas, penulis berpendapat bahwa proyek Meikarta ini bukan sekadar proyek biasa yang sebatas digunakan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. 
Lebih dari itu, dalam proyek ini melibatkan pertarungan ideologi. Seperti yang kita ketahui bahwa Lippo Grup merupakan korporasi yang berasal dari China. 
Kita harus mengingat bahwa strategi China dalam melalukan Imperialisme Neo Komunisnya adalah menanamkan investasi dengan cara Turnkey Project (Baca: Perang Asimetris Tiongkok). 
Turnkey Project ini adalah paket yang dikeluarkan China pada saat negara peminta/penjual aset meminta China untuk membangun infrastruktur di negara peminta tersebut. 
Paket Turnkey Project ini diantaranya dimulai dari pendanaan, mesin, bahan baku, manajemen, tenaga ahli, bahkan sampai kuli kasar didrop dari Cina. (Aktual, 6/6/2015)
Makannya jangan heran jika banyak berdatangan Pekerja Asing Asal China, karena itu sudah Turnkey Project (satu paket) yang China tetapkan jika ingin mengundang China untuk berinvestasi di negara kita ini.
Modus Turnkey Project ini sukses dijalankan di Afrika. Diantaranya negara Zambia, Gabon, Angola dan negara yang baru terbentuk yaitu Sudan Selatan. Bahkan jika sudah tidak sanggup mengganti hutang yang telah China keluarkan pada banyak pembangunan proyek, maka taruhannya adalah ekonomi, politik dan kekuasaan yang akan dikendalikan penuh oleh China. 
Dengan kata lain negara itu kolaps dan milik China. Tentu, hal ini sungguh benar-benar berbahaya. 
Tidak hanya itu, jika kita melihat kasus Meikarta ini, penulis menganggap bahwa Pembangunan kota baru yang berlokasi di Kabupaten Bekasi bukanlah hal yang urgent untuk dilakukan. 
Karena masalah serius yang dihadapi oleh negeri ini adalah persoalan ekonomi tidak sehat dan kesenjangan sosial. Hal tersebut didasarkan pada data-data berikut ini:
1. Badan Pusat Statistik menyajikan data bahwa rasio gini Indonesia sejak 2007 hingga Maret 2017 menujukkan koefisien angka 0,35 sampai 0,39. Kemudian pada tahun 1990-2000 world bank juga menyajikan data rasio gini Indonesia memiliki nilai koefisien 0,30 sampai 0,39. Semakin nilai koefisien rasio gini itu menuju angka 1, maka itu adalah zona kesenjangan yang perlu diwaspadai sebab nilai koefisien rasio gini ideal adalah semakin mendekati angka 0. 
2. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41- 0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya.
3. Pengangguran usia muda juga meningkat misalnya ditemukan tingkat pengangguran tertinggi ternyata lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 9,84 persen, meningkat dari 9,05 persen pada tahun sebelumnya (BPS,2016).
4. Dari segi utang negara juga merah menurut Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2016. Hingga akhir September 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.444,82 triliun. Naik Rp 6,53 triliun dibandingkan akhir Agustus 2016, yaitu Rp 3.438,29 triliun. Total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari hingga September 2016 adalah Rp 398,107 triliun, atau 82,88% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN.
5. Data resmi Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia April 2017 tercatat sebesar USD 328,17 miliar atau setara dengan Rp 4.365 triliun. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Maret 2017 yang tercatat hanya USD 326,45 miliar. Kemudian data terbaru pada akhir triwulan II 2017, utang luar negeri Indonesia meningkat lagi menjadi USD335,3 miliar.
Rentetan data sosial ekonomi Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa permasalahan serius yang dihadapi negeri ini adalah hutang luar negeri dan kesenjangan sosial. 
Pertanyaan sederhana tentang utang luar negeri ini pun muncul, kemana aset sumber daya alam kita semuanya? 
Prof. Ing. Fahmi Amhar dalam jurnal beliau berjudul Mencoba Meramu APBN Syariah, dinyatakan bahwa pengelolahan sumber daya alam Indonesia jika dikelolah secara mandiri akan menghasilkan Rp 999 triliun pertahun. Belum lagi ditambah pengelolaan sektor lainnya. 
Kemudian tentang kesenjangan sosial, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan jika masalah utama dalam kesenjangan sosial adalah perbedaan kesempatan. Apalagi kesenjangan sosial ekonomi adalah permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi belum dipahami. 
Jika alasan pemerintah saat ini mendukung proyek ini dengan alasan mendukung perekonomian negara, maka seharusnya kebijakan itu perlu dievalusasi kembali. Telah banyak fakta yang membuktikan secara kasat mata bahwa saat ini yang membuat negara ini carut marut dan tumpang tindih antara regulasi dan realisasi karena disebabkan oleh sebuah kepentingan orang/kelompok tertentu. 
Meikarta
Apalagi harga perumahan nantinya di lokasi ini 12,5 juta/m2. Tentunya ini sudah bisa diprediksi bahwa yang akan menghuninya adalah kelas ekonomi menengah ke atas. Dan lagi-lagi, rakyat pribumi akan mengalami marginalisasi yang semakin awet dan para kapital memenangkan pertarungan lahannya.
Pola pembangunan seperti ini sebenarnya sudah terlalu sering dialami oleh negeri ini. Itu tidak lain karena sistem bernegara yang diterapkan oleh negeri ini adalah sistem kapitalisme yang ide dasarnya berupa sekulerisme dan asasnya berupa manfaat. 
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memberikan aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang unik karena didasarkan pada dalil-dalil syariah. 
Kaitannya dengan kasus Meikarta ini, Islam mendudukan lahannya sebagai lahan milik umum sehingga tidak ada agenda privatisasi karena segala milik umum wajib dibangun dan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyatnya.  
Islam selalu menempatkan pada permasalahan yang terjadi pada posisi yang tepat. 
Perlu kita pahami bersama bahwa ruhnya Islam ketika diemban sebagai sebuah ideologi akan menstimulus pengembannya (khususnya pemimpin) untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 
Hal ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah Saw berikut.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ » رواه مسلم
Terjemahan:
Hadits riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه: ia berkata: Dari Nabi صلی الله عليه وسلم beliau bersabda: “Sesungguhnyalah seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.” (HR.Muslim)
Syarah dari hadits tersebut menurut pendapat Imam An Nawawi rahimahullah adalah:
Seorang imam (pemimpin) adalah perisai yang digunakan untuk berlindung. Dikatakan demikian karena seorang imam berfungsi mencegah (serangan) musuh yang mengganggu, dan menghalangi kedholiman sebagian orang kepada yang lainnya, menjaga kemuliaan diin dan masyarakat berlindung kepadanya serta takut akan kekuasaannya.
Jika mensubtitusikan seruan hadits ini ke dalam pembangunan kota baru, kedudukannya akan ditempatkan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Jika kota baru ini memang diperlukan untuk kemaslahatan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan dalam prioritas pembangunannya. 
Namun pada kasus Meikarta, proyek Meikarta ini justru hanya bisa diduduki oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas bukan masyarakat luas. [MO/bp]

Sumber: Media Oposisi
Meikarta Dalam Pandangan Islam !

Lihat juga  Terkait Penolakan Panglima TNI ; Negara Punya Mandat Menjaga Kehormatan NKRI