Home / News / Ironis, Rakyat tidak Banyak Tahu Akses Informasi Kontrak Investasi Pemerintah

Ironis, Rakyat tidak Banyak Tahu Akses Informasi Kontrak Investasi Pemerintah

Up-News – Ironis, Rakyat tidak Banyak Tahu Akses Informasi Kontrak Investasi Pemerintah

Slamet Sugianto
BANGKITPOS.COM, Tren investasi semakin semakin meninggi. Di berbagai daerah masing-masing kepala daerah berlomba-lomba agar daerahnya menjadi sasaran investor. 

“Investasi diyakini sebagai alat mujarab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebuah indikator untuk mengukur seberapa tingkat kemakmuran suatu bangsa tanpa memasukkan faktor pemerataan ekonomi yang jelas. Pemerataan ekonomi hanya bertumpu secara dominan kepada mekanisme pasar,” tutur Humas PKAD Slamet Sugianto kepada BANGKIT POS (17/10/2017).

Dia menjelaskan, Investasi telah menjadi program nasional yang dititik beratkan terutama pada Era Jokowi ini. Melalui RPJMPN RI semua kran investasi mendapatkan pintu keterbukaannya. Daerah mengikutinya dengan membreak downnya dalam bentuk RPJMP Propinsi hingga kota/kabupaten.

Lihat juga  Tuntunan Islam dalam Menasehati Pemimpin (Sebuah Renungan bagi Para Pencela Pemerintah)

“Tuntas sudah trend investasi menjadi agenda nasional hingga daerah yang direncanakan secara sistematis dan jangka panjang. Agenda investasi yang masif di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan iklim perekonomian global yang menaungi. Kesepakatan RI ke dalam MEA, AFTA dan CAFTA dengan berbagai negara telah menjadi regim global yang mau tidak mau memaksa masuk ke dalam pusaran pertarungan ekonomi global,” kata Slamet

Slamet mengatakan sebagian kalangan melihat fenomena ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung. Persoalannya tinggal bagaimana RI melalui penguasanya mampu bersaing. Alhasil investasi telah menjadi primadona yang sangat dihandalkan untuk menjawab problematika ekonomi negeri ini.

Lihat juga  Satwanya Dicekoki Miras, Taman Safari Lapor ke Polisi

“Ironisnya, rakyat tidak banyak tahu akses informasi kontrak investasi yang terjadi. Sebagian banyak rakyat tidak tahu menahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam pengelolaan investasi terutama pada sumber daya alam di daerah masing-masing. Adanya nuansa pengabaian hak-hak publik antara penguasa dan pengusaha dalam konteks pengelolaan investasi,” papar Slamet.

Slamet mengungkap, modus operandi salah urus tata kelola pengelolaan negara atau daerah melalui investasi menjadi pemandangan umum dimana-mana. Tidak disadari akibat skema pengelolaan investasi ini sebenarnya sangat merugikan rakyat sebaliknya sangat menguntungkan investor.

Lihat juga  “Pemeriksaan dan Penggeledahan Terhadap Jonru Tidak Manusiawi”

“Sementara pemerintah dengan segala perangkatnya tidak lebih sebagai cap stempel dan tukang jaga pengelolaan investasi dengan pembagian upah yang kecil dibandingkan keuntungan besar yang diperoleh investor. Ilustrasi faktual seperti ini nampak terlihat dari kasus konsesi pengelolaan SDA Migas oleh Exxon Mobil di Blok Cepu,” pungkasnya. [han] Sumber: Bangkit Pos
Ironis, Rakyat tidak Banyak Tahu Akses Informasi Kontrak Investasi Pemerintah