Home / Kabar / HTI: UU Ormas Menyingkirkan Politik Rasional

HTI: UU Ormas Menyingkirkan Politik Rasional

Up-News – HTI: UU Ormas Menyingkirkan Politik Rasional

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang menunjukkan secara nyata berjalannya politik transaksional, menyingkirkan politik rasional.

Ia menimbau pihak yang tidak setuju dengan pengesahan Perppu Omas menjadi undang-undang untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Pengesahan itu mengabaikan semua argumen-argumen rasional yang melihat kelemahan Perppu tersebut, baik secara formil maupun secara materiil,” kata Ismail melalui keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (28/10).

Ismail berpendapat, secara formil tidak terdapat alasan yang bisa diterima bagi terbitnya Perppu itu. Tidak ada kegentingan yang memaksa Perppu tersebut harus ada.

Lihat juga  Pemerintah Tidak Akan Ajukan Revisi UU Ormas

Baca Juga  Bicara Konsekuensi Hukum Jika Perpu Ormas Diterima Semua Agama selain Islam Harus Dibubarkan Eggy dilaporkan ke polisi

Buktinya, 10 hari sejak diterbitkannya Perppu, tidak satupun tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan Perppu tersebut. “Baru di hari ke-10, Perppu itu digunakan untuk membubarkan HTI tanpa alasan yang jelas,” katanya.

Baca juga: Ahli: Pemerintah Harusnya Bina dan Kembangkan Ormas

Menurut Ismail, secara materiil, Perppu Ormas juga banyak mengandung masalah. Perppu ini secara nyata menghapus kekuasaan kehakiman.

“Ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang semestinya selalu menjadi tujuan dibuatnya peraturan perundangan,” ungkapnya.

Lihat juga  Lagi! Surat Terbuka untuk Luhut Binsar Panjaitan Dari Pemerhati Sosial Politik “Renungkan dengan jujur”

Padahal, Indonesia memiliki PTUN yang memungkinkan Ormas yang dibubarkan mengajukan gugatan atas pembubaran itu.

Baca Juga  Ada Peluang UU Ormas Batal di Mahkamah Konstitusi

Pengadilan pembubaran berbeda dengan pengadilan gugatan PTUN.

“Pengadilan pembubaran adalah mengadili substansi, sedang PTUN adalah mengadili administrasi atau prosedur pembubaran,” jelas Ismail.

Ismail pun menyatakan, Perppu Ormas juga melahirkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ia mengkritisi penjelasan mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dari Pasal 59 ayat 4 huruf c mengenai larangan Ormas menganut, mengembangkan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, itu justru menimbulkan mutlitafsir.

Lihat juga  Darurat Kedewasaan Politik Sebagian Masyarakat dan Berkahnya Buat Anies

“Ini sangat berbahaya karena Peppu bisa menjadi alat represifme penguasa dimana penguasa menjadi penafsir tunggal dari apa yang dimaksud paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga bisa menciptakan extractive institution yang vandalisik,” katanya.

Baca Juga  Dulu Ia Murtad, Tetapi Setelah Menyadari Dalam Injil Ia Menemukan Banyak Kata-kata Kotor dan Energi Alquran Surat Al Maidah 51 Ia Kembali Memeluk Islam…

republika 28/10/2017

Sumber: Sehat Akal Suci Hati
HTI: UU Ormas Menyingkirkan Politik Rasional