Home / News / Antara Panasnya Penolakan Perppu Ormas dan Dualisme Kepentingan di DPR

Antara Panasnya Penolakan Perppu Ormas dan Dualisme Kepentingan di DPR

Up-News – Antara Panasnya Penolakan Perppu Ormas dan Dualisme Kepentingan di DPR

Sidang Paripurna Pembahasan Perppu Ormas

Oleh. Budi Santoso 
Aktivis Forum Kajian Islam Mahasiswa UIKA Bogor


Mediaoposisi.com-Dua puluh empat Oktober 2017 adalah hari yang akan menjadi sejarah dalam perpolitikan Indonesia. Hari itu akan menjadi penentuan apakah Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 yang dinilai banyak kalangan cacat, -baik material maupun prosedural- akan diterima sebagai undang-undang ataukah ditolak oleh DPR. Ya DPR akan melakukan sidang paripurna membahas Perppu Tentang Keormasan yang diterbitkan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu.
Alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 adalah terdapatnya sebuah ormas yang dinilai oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila. Dengan menggunakan UU Keormasan No 17 Tahun 2013, ternyata memakan waktu yang lama dan dinilai tidak efektif untuk membubarkan ormas tersebut. Maka dari itu jajaran pemerintahan membuat langkah kontroversial yakni dengan menerbitkan Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Dengan argumentasi adanya kegentingan yang memaksa membuat pemerintah optimis bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Terlebih pemerintah menggunakan azaz contrarius actus atau pihak yang memberikan izin berhak pula mencabut izinnya. 
Walhasil setelah resmi diterbitkan, Perppu tersebut menuai pro dan kontra di setiap element masyarakat. Bagi yang pro tentu ia beralasan bahwa dengan perppu tersebut, akan mencegah setiap ormas untuk mengembangkan paham-paham di luar Pancasila. Namun bagi yang kontra tentu melihat perppu ormas merupakan sarana bagi pembungkaman berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat.
Menganalisis diterbitkannya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 tentu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan No. 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga syarat keluarnya perppu, seperti (i) adanya keadaan, yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (ii) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (iii) kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Jika menganalisis lebih jauh mengenai penerbitan Perppu pada point (i) tentang adanya keadaan atau adanya kegentingan yang memaksa, tentu harus ada parameter yang jelas. Munarman mewakili FPI, dalam Sidang Dengar Pendapat bersama DPR-RI menjelaskan bahwa, di era pemeritahan Soekarno pada saat penerbitan perppu kala itu, Presiden Soekarno terlebih dulu menerbitkan UU tentang Keadaan Bahaya. Keadaan Bahaya yang dimaksud pada UU tahun 1959 ialah (i) Bencana alam yang luar biasa, (ii) Kerusuhan Sosial yang sangat luar biasa, (iii) dan/atau terjadi perang. 
Itulah parameter untuk menentukan adanya kegentingan yang memaksa. Hal itu dimaksudkan agar ukuran penerbitan perppu itu jelas. Karena prinsip dari perppu itu sendiri adalah dilarang kecuali adanya kegentingan yang memaksa. Maka dari itu parameter penerbitan perppu haruslah jelas dalam hal kegentingan yang memaksa tersebut.
Berkaca pada sebelum penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Keormasan, maka tidak ada peristiwa yang bisa dianggap sebagai kegentingan yang memaksa. Tidak adanya bencana alam yang luar biasa, konflik sosial yang luar biasa, atau bahkan perang. Artinya secara legalitas konstitusional, belumlah tepat diterbitkannya perppu tersebut oleh pemerintah.
Kemudian alasan dibolehkannya penerbitan perppu yang lain berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah disebabkan terjadinya kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Kalau diperhatikan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 bukanlah menambah pasal dari UU Keormasan No 17 tahun 2013. Justru Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 memangkas lebih-kurang 17 pasal di dalamnya. Logika ini tentu tidak bisa diterima. 
Bagaimana mungkin terjadi kekosongan hukum, tapi di sisi lain pasal-pasal yang sudah ada di UU Keormasan No 17 tahun 2013 dihapus. Logika akal akan menerima jika terjadi penambahan pasal dalam perppu tersebut. Namun justru ini sebaliknya. Sesuatu yang sulit diterima namun berusaha untuk dipaksakan.
Selain itu dalam perppu ormas ini juga, mekanisme peradilan sebagai implementasi dari azaz due proccess of law dihapuskan. Azaz yang digunakan adalah contrarrius actus yakni lembaga yang memberikan izin berhak pula mencabutnya. Maka dalam hal tidak perlu lagi adanya mekanisme peradilan.
Yang menjadi masalah dari dihapuskannya mekanisme peradilan adalah, pihak yang dituduh anti-Pancasila oleh pemerintah tidak berhak membela diri disebabkan wadah pembelaan dirinya dihapuskan. Itu artinya hak untuk menafsirkan Pancasila hanya berada pada pemerintah. 
Terakhir yang juga menjadi sorotan para pengamat politik adalah diberlakukannya sanksi pidana kepada para pengurus atau anggota dari suatu ormas yang dibubarkan. Sanksi tersebut berupa kurungan penjara minimal lima tahun atau maksimal dua puluh tahun. Sanksi pidana tersebut tentuang dalam BAB XVIIA Ketentuan Pidana Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3). 
Sanksi pidana tersebut berlaku kepada seluruh penggurus dan anggota suatu ormas jika melanggar pasal 59 ayat (1), (2), (3), dan (4). Dan salah satu yang sangat dikhawatirkan para pakar hukum adalah Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi, “Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. 
Kata “menganut” dalam pasal tersebut juga bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi seseorang yang walaupun tidak melakukan tindakan, hanya menganut suatu paham yang sama dengan ormas yang dibubarkan, juga bisa dikenakan sanksi pidana. 
Sekedar membandingkan antara perppu ormas dengan hukum pidana, hukum pidana menggunakan azaz “tiada hukuman tanpa kesalahan”. Artinya orang boleh berbuat, dan perbuatan tersebut tidak disalahkan, maka ia tidak berhak dihukum. Ini berbanding terbalik dengan sanksi pidana dalam perppu ormas. Bahwa dalam perppu ormas, orang yang menganut suatu paham tanpa ia melakukan tindakan sedikit pun, ia bisa dikenai hukuman.
Dengan berbagai analisis yang kemukakan di atas, tentulah banyak dari masyarakat yang menolak Perppu Ormas No 2 Tahun 2017. Namun penolakan masyarakat terhadap perppu tersebut dikembalikan lagi kepada DPR sebagai badan legislasi hukum yang berwenang. Artinya bisa jadi penolakan dan keresahan masyarakat tidak berjalan lurus dengan keputusan DPR nanti.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam DPR ada fraksi-fraksi yang mendukung dan menolak. Dan baik yang mendukung maupun yang menolak tentunya mempunyai kepentingan tersendiri. Namun penulis yakin bahwa di dalam DPR pun tentunya mengetahui sikap dasar dari masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh DPR dalam menyerap semua aspirasi masyarakat. 
Semua dikembalikan lagi kepada sikap DPR yang akan melihat Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 ini dari perspektif hukum atau perspektif politik. Jika melihat dari perspektif hukum tentulah DPR harus menolak perppu tersebut. Namun jika perspektif politik yang dilihat, maka tiada lain yang dirugikan kecuali masyarakat. Dan memilih menghianati rakyat demi kepentingan Parpol dan Kekuasaan. [MO/kl]
 

Sumber: Media Oposisi
Antara Panasnya Penolakan Perppu Ormas dan Dualisme Kepentingan di DPR

Lihat juga  Gelar Aksi Koreksi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, PMII Jember : Janji Politik Tidak Tertunai