Home / News / 3 Tahun Berkuasa, Kontroversi Dimana Mana !

3 Tahun Berkuasa, Kontroversi Dimana Mana !

Up-News – 3 Tahun Berkuasa, Kontroversi Dimana Mana !

 
3 Tahun Jokowi : Sebuah Pemantik
Oleh  : Max Jay (Pengamat Politik Ekonomi)
 
Mediaoposisi.com- Pemimpin bukanlah tugas main main ,karena tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Manusia sejak lahir adalah pemimpin, setidaknya ia akan memimpin dirinya sendiri dalam mengahadapi dunia. Tidak semua akan sukses ,namun bila sukses maka jannah adalah balasannya.
Sulitnya memipin diri sendiri bukanlah apa apa dibandingkan dengan mereka yang memipin Indonesia. Tanggungjawab yang besar bisa memudahkan pemimpin menuju ke surga atau ke neraka, bila ia menjalankan kepempinannya dengna disadari ketaatan pada Allah maka surga balasannya. Bila sebaliknya, maka balasannya pun setimpal. 3 tahun sudah presiden Jokowi memimpin Indonesia, beragam problematika terus terjadi di negeri ini. Namun, dalam pembahasan kali ini kita kerucutkan dari sudut pandang ekonomi politik saja.

Kontroversi Pengelolaan SDA

Perpanjangan Freeport di Indonesia merupakan langkah blunder yang luar biasa oleh rezim Jokowi. Potensi SDA yang begitu besar tak bisa diambil alih oleh Indonesia dari tangan Freeport. Besarnya laba tambang emas di papua hingga pernah menyentuh US$ 817 juta tersebut amat disayangkan tidak dinikmati oleh Indonesia secara penuh. Indonesia justru sangat bergantung kepada pajak dalam APBN-nya, yakni diatas 86 %.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Freeport bukanlah apa apa dibandingkan dengan kekayaan maritim. Terlepas dari motif pekataannya, yang perlu dicermati adalah

Dia menjelaskan hingga kini potensi ekonomi maritim baru mencapai USD1,33 triliun atau sekitar Rp17 ribu triliun per tahun. Luhut menduga masih ada 83 persen lainnya dapat dihasilkan dari kekayaan maritim Indonesia.

Kemudian sumber daya pulau-pulau kecil USD120 juta, industri pengolahan ikan USD100 juta, wisata bahari USD60 juta, transportasi laut USD30 juta, hutan mangrove USD8 juta, serta perikanan tangkap USD12 juta

Itu hanya dari maritime,belum bila berbicara masalah pengelolaan hutan dan lain sebagainya. Tentu potensi SDA bila dikelola sebagaimana mestinya akan menghasilkan kemakmuran untuk umat yang luar biasa.

Tanpa adanya ketegasan pemerintah dalam bernegara, tanpa adanya keinginan untuk mengelola negara secara islami maka hal ini akan terus berlanjut. Tidak menutup kemungkinan, SDA Indonesia habis dikeruk kapitalis. Dimanakah penerapan UUD 1945 Pasal 33 ?

Bila merujuk pada sistem Islam, telah dijelaskan dalam hadis bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang berjumlah banyak merupakan milik umum dan dikelola negara untuk kepentingan penduduknya. Tak jauh beda dengan UUD 1945 Pasal 33. Beranikah rezim Jokowi menerapkan salah satu berlian dalam sistem Islam ini ,beranikah berlian yang menuntut dimusuhinya Jokowi oleh kapitalis ini terlaksana ? 3 Tahun rezim Jokowi berkuasa, niscayakah kedzaliman ini akan terhenti ?       

Impor Berbagai Sembako

Negara yang dijuluki zamrud khatulistiwa, negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi karena kesuburannya ini justru mengalami kecanduan impor sembako.
Detik.com menyebutkan bahwa pada bulan Juni 2017 sebanyak 36,3 ribu ton senilai US$ 15,8 juta beras diimpor.
Impor terigu di Juni 2017 sebesar 1,8 ribu ton setara US$ 545,5 ribu. Impor gula pasir di Juni 2017 sebesar 3,7 ribu ton setara US$ 2,5 juta. Dari Januari-Juni tahun ini jumlahnya 53,9 ribu ton atau setara US$ 30,3 juta, naik jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Impor garam di Juni 2017 sebesar 253,8 ribu ton setara US$ 8,1 juta. Angka ini naik jika dibandingkan Mei 2017 yang sebesar 196,2 ribu ton atau US$ 6,8 juta. Dari Januari-Juni 2017 nilainya 1,1 ribu ton setara US$ 39,5 juta, naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
 
Impor bawang putih di Juni 2017 sebesar 90,9 ribu ton setara US$ 109,9 juta. Angka ini naik jika dibandingkan Mei 2017 yang sebesar 36,6 ribu ton atau US$ 61,5 juta. Dari Januari-Juni 2017 nilainya 251,8 ribu ton setara US$ 311,0 juta, naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Impor lada di 2017 sebesar 23,1 ton setara US$ 141 ribu.
Fenomena yang menyedihkan untuk Negara sekelas Indonesia yang dikatkan Negara Agraris.
 
Pajak
Kecanduan pajak masih menjangkiti negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini. Pajak menjadi komponen pemasukan utama Indonesia dalam beberapa tahun ini. Merujuk pada (APBN-Perubahan) APBNP 2017 yang sempat mengalami penuruan target pajak, pemerintah menetapkan target pajak Rp 1.283,6 T. Pada tahun 2017 pemerintah meskipun telah menerapkan tax Amnesty di awal tahun masih menyisakan 40 persen lubang penerimaan dari segi pajak. Target yang ditetapkan sejumlah Rp 1.283,6 T pun baru 30 September 2017, mencapai Rp770,7 triliun, atau 60 persen dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebesar Rp1.283,5 triliun.

Target pajak 2018 turut dinaikkan menjadi Rp 1.609 T atau 9,3% dari target APBN-P 2017. Sekalipun pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan optimis akan terelaisasi namun pengalaman membuktikan sebaliknya.
Kecanduan Hutang
Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Tak heran ia berkata demikian, mengingat pada faktanya hutang Indonesia meningkat secara drastis dalam era Jokowi.
Selain itu pakar ekonomi ini juga mengungkapkan bahwa selama Indonesia didikte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tidak akan mampu berdaulat di hadapan kekuatan asing. Sayangnya, ditengah peringatan level utang bahaya dari Bank Dunia, utang indonesia kepada negara China justru meningkat tajam, peningkatan ini terjadi sejak 2015 setelah Presiden Jokowi memimpin, dari data yang dirilis Bank indonesia tercatat jumlah utang ke China pada bulan Mei 2017 sebesar 15,491 miliar dolar AS atau sekitar Rp.206 Triliun
Dalam kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Rinciannya yaitu pada 2015 bertambah Rp 556,3 triliun dan 2016 bertambah Rp 320,3 triliun, lalu pada 2017 dimungkinkan utang bertambah Rp 379,5 triliun menjadi Rp 3.864,9 triliun.

Hutang pemerintah Indonesia tak pelak menjadikan Indonesia mudah didikte orang pihak asing. Mantan Presiden RI, SBY pun mengamini demikian. Beberapa tahun yang lalu, ia berkata bahwa hutang luar negeri khususnya memiliki efek lain berupa mudahnya Indonesia didikte oleh Negara pemberi hutang.
 
Berbagai problematika ekonomi tak pelak menghasilkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, apalagi rezim Jokowi baru saja mengeluarkan Perppu Ormas yang kontroversial dan menyasar ormas Islam yang kritis, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
Berani 2 Periode, Pak Jokowi ? [MO]

 

Sumber: Media Oposisi
3 Tahun Berkuasa, Kontroversi Dimana Mana !